Rabu, 30 Desember 2009

Pembangunan ekonomi

Salah satu definisi pembangunan politik adalah sebagai prasayarat politik bagi pembangunan ekonomi. Ini hanyalah salah satu indikasi mengapa muncul gerakan separatis bangsa di indonesia. Ketimpangan pembangunan dan otonomi daerah yang terlalu dini dianggap sebagai penyebabnya (meskipun bukan berarti setuju dengan otoritarian). Daerah yang kaya akan SDA belum diiringi secara penuh dengan SDMnya, sehingga terkesan pembangunan hanya pada daerah-daerah tertentu saja.
Semakin kaya suatu bangsa, maka semakin besar peluang bangsa tersebut untuk mengembangkan demokrasi (M. Lipset). Meskipun begitu, akan terjadi sebaliknya jika dengan kekayaan yang banyak tetapi pembangunan tidak ada. Tantangan pemerataan pembangunan kiranya perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan kedepan. Pembangunan ekonomi yakni meningkatnya tingkat sosial ekonomi suatu bangsa akan semakin mungkin bagi warga negaranya tersebut untuk menjadi demokratis (Robert Dahl).


Pembangunan Politik

Penulis: Oleh : EM Osykar, S.W Alumni Fisipol Universitas Gadjah Mada
edisi: 13/Sep/2008 wib
MAKNA dan penggunaan istilah pembangunan politik masih bersifat ambigu dan tidak jelas (imprecision).
Variasi maknanya amat luas. Pembangunan politik sering begitu saja disamakan dengan demokrasi, dengan modernisasi, dan lain-lain. Di era Orde Baru misalnya menggunakan terminologi pembangunan politik untuk menamai program-program depolitisasi kehidupan warganya. Namun demikian dari tebaran makna dan ide pembangunan politik, ada beberapa konsep kunci yang sering muncul. Konsep-konsep inilah yang dipetakan Lucian Pye dalam tulisannya “The Meaning of Political Development”.

Menarik untuk dikupas lebih lanjut dalam tulisan ini mengenai berbagai konsep pembangunan politik yang menurut hemat penulis, ada 5 pendekatan yang dapat dikerucutkan dalam mendefinisikan pembangunan politik dari apa yang telah dipetakan Lucian Pye. Yang tentunya secara luas menjadi pedoman dan dipakai oleh berbagai kalangan politisi sebagai langkah politik mereka terutama di masa transisi demokrasi di Indonesia saat ini.

Pembangunan politik adalah syarat politik berlangsungnya pertumbuhan ekonomi. Ketika para ahli diminta mengidentifikasi apa persoalan yang dihadapi oleh pertumbuhan ekonomi, jawaban mereka adalah bahwa kondisi sosial dan politik yang harus bisa lebih berperan. Kalangan ini meyakini pembangunan politik sebagai kondisi kepolitikan (state polity) yang harus memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Cara pandang seperti ini memiliki persoalan karena lebih mudah memprediksi kemungkinan sistem politik melindungi pembangunan ekonomi yang sudah dicapai (misalnya dengan mempertahankan stabilitas) daripada memfasilitasi (merintis) pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pembangunan politik adalah modernisasi politik. Pandangan ini mirip dengan konsep sebelumnya yakni masih berkaitan dengan prestasi ekonomi. Prestasi ekonomi terutama dalam hal industrialisasi-isme dianggap sebagai kondisi puncak yang menyelesaikan semua masalah, dan harapan yang sama dibebankan pada pembangunan politik. Konsep seperti ini sudah dikritik oleh penganut relativisme kultural yang mempertanyakan Barat sebagai ukuran standar dan universal untuk semua sistem politik di dunia ini. Pertanyaan yang pertama kali perlu dijawab adalah apakah pembangunan politik ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sebuah negara dalam kepolitikannya seperti parpol, administrasi sipil yang rasional, dan badan legislatif? Kalau jawabannya adalah iya, maka muncul persoalan etnosentrisme Barat di sini, karena semua unsur itu memang menjadi karakter Barat. Kalau jawabannya hanya sebatas tercapainya tujuan-tujuan dari elemen politik tersebut, maka akan banyak persoalan lokal yang muncul.

Pembangunan Politik sebagai salah satu bentuk dari mobilisasi massa dan partisipasi. Karena pembangunan politik adalah menyangkut peran warganegara dalam bentuk kesetiaan barunya terhadap negara. Pemimpin dan pengikut merasa pembangunan politik makin berkualitas dilihat dari tingkat demonstrasi di seluruh negeri. Pembangunan politik memang menyangkut partisipasi warganegara. Namun yang harus juga dipikirkan adalah bahaya adanya emosionalisme warganegara yang diolah oleh demagog. Karenanya penting menyeimbangkan gelora, sentimen warganegara dengan tertib politik. Inilah proses demokrasi yang sesungguhnya.

Pembangunan politik sebagai bentuk stabilitas dan perubahan sosial. Mereka yang berpendapat bahwa demokrasi tidak konsisten dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, memahami pembangunan semata-mata soal ketertiban ekonomi dan sosial, karenanya konsep kapasitas untuk perubahan yang teratur menjadi penting dalam pandangan ini.

Pembangunan politik adalah mobilisasi dan kekuasaan. Pengakuan bahwa sistem politik harus bermanfaat bagi masyarakat membawa kita pada pemahaman soal kapabilitas sistem politik. Kalau ada argumen bahwa demokrasi akan mengurangi efisiensi, berarti tingkat efisiensi politik bisa diukur. Artinya lagi, sistem politik dapat dievaluasi dari bagaimana kekuasaan absolute bekerja memobilisasi. Sistem yang tidak stabil akan beroperasi dengan margin kekuasaan yang rendah, dan para pengambil keputusan adalah lembaga-Iembaga impotent untuk mampu mencapai tujuan-tujuan politik.

Konklusi
Untuk mengambil satu kerangka filosofis dari tebaran pendekatan ini, akan ada gunanya melihat secara sekilas berbagai pemaknaan pembangunan politik demi mengisolasi mana yang paling penting dari kesemuanya. Dari lima itu, ada dua karakter dari semuanya tentang pembangunan politik; Semangat Persamaan, di semua pengertian pembangunan politik selalu ada semangat menyertakan warganegara dalam proses politik. Persamaan adalah prinsip universal, dapat diterapkan di semua proses impersonal. Persamaan juga berarti terbukanya kesempatan bagi warga negara dalam proses rekrutmen jabatan-jabatan publik dengan menggunakan standar obyektif, dan bukan askriptif.

Kapasitas Sistem Politik, kapasitas berkaitan dengan output dalam proses politik. Kapasitas juga berarti: kondisi yang mempengaruhi performa dan kondisi proses pemerintahan, efektifitas dan efisiensi dalam penerapan kebijakan publik, dan kapasitas yang berkaitan dengan rasionalitas dalam proses administrasi dan orientasi kebijakan, baik yang populis maupun yang tidak populis.

Alhasil, mengalir dari deskripsi singkat di atas, pembangunan politik dapat dirumuskan penulis sebagai proses linear, yang dimulai dari pendekatan ekonomi sebagai pondasi awal dari syarat menuju terciptanya stabilitas politik. Jadi, upaya menciptakan stabilitas dan pencapaian prestasi ekonomi yang signifikan dalam mensejahterahkan masyarakat adalah dua kata kunci yang menjadi ambisi kajian pembangunan politik.

Sejauh mana jalannya pembangunan politik dalam mengantarkan kestabilan politik di negara ini, tentunya akan sangat tergantung dari dua karakter tersebut, jika terjadi inkoherensi antara keduanya, maka yang akan tercipta adalah instabilitas politik, kekerasan dan revolusi. Sudah siapkah rakyat kita menjalaninya? Waktu akan menjawabnya. (*)







Tujuan politik pembangunan Jerman
Tujuan dari Politik Pembangunan Jerman adalah untuk memperbaiki situasi kehidupan masyarakat, terutama dari lapisan masyarakat miskin, di negara-negara mitr kami.
Politik Pembangunan Jerman mengikuti cita-cita akan terciptanya sebuah pembangunan yang berkesinambungan yang memberikan kesempatan kepada generasi sekarang untuk berkembang tanpa membatasi kesempatan bagi generasi yang akan datang.
Pembangunan global yang berkesinambungan mensyaratkan tiga hal yang harus dicapai:
• Pertumbuhan perekonomian yang produktif
• Keadilan sosial dan
• Ekologi yang berkesinambungan
Bagian Kerjasama Pembangunan membantu penerapan ketiga tujuan tersebut di negara-negara mitra kami, dimana Bagian Kerjasama membantu memerangi kemiskinan, membantu pertumbuhan perekonomian melalui pembangunan di sektor swasta dan melindungi asas kehidupan alami.
Tujuan pembangunan global yang berkesinambungan hanya dapat tercapai, apabila di negara-negara industri juga terjadi reformasi dan penyesuaian struktur di seluruh lapisan. Oleh karenanya segala daya upaya dalam bekerjasama dengan negara-negara mitra kami harus dilengkapi dengan kebijakan politik di dalam negeri yang mendukung. Ini bukan hanya merupakan syarat sebuah kepercayaan, tetapi juga suatu pandangan yang luas dalam politik pembangunan. Reformasi di dalam negera-negara industri juga menjamin ruang gerak finansial bagi kelanjutan bantuan luar negeri jangka panjang.
Politik pembangunan adalah suatu tugas bersama yang mensyaratkan adanya tujuan-tujuan bersama. Tujuan tersebut membentuk kerangka kerjasama dengan negara-negara mitra kami. Jerman membantu secara aktif di dunia internasional dalam penerapan tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam konferensi-konferensi internasional di New York, Monterrey, Johannesburg, Paris dan Accra.
Aksi program lintas resor 2015 merupakan instrumen utama Pemerintah Jerman dalam memenuhi tugas ini. Aksi program tersebut berorientasi kepada tiga motiv utama yaitu pengentasan kemiskinan, menjamin perdamaian, melakukan globalisasi yang adil.
Penanggung jawab adalah Kementrian Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Jerman (BMZ).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

bloguez.com